Sofifi – Baznas Provinsi Maluku Utara (Malut) menyalurkan bantuan sebesar Rp1,8 miliar selama tahun 2024. Hal ini merupakan komitmen atau perintah sebagaimana UU No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat dan PP No 14 Tahun 2014 Tentang pengumpulan dan pengelolaan zakat. 

Aturan yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan pemerintah di atas wajib ditaati oleh setiap lembaga-lembaga pemerintah, perusahan swasta maupun masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pimpinan Baznas Provinsi Maluku Utara Bidang Pendistribusian Badaruddin Gailea, mengatakan, realisasi program sepanjang tahun 2024 memang masih belum maksimal.

Baca Juga:

Seorang Nenek di Ternate Dilaporkan Belum Kembali Saat ke Kebun

“Saat ini Alhamdulillah ada perhatian serius dari Penjabat Gubernur Maluku Utara dan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Utara,” ujar Badaruddin, Kamis (12/12/2024).

Menurutnya, realisasi program Baznas Provinsi Maluku Utara telah mendekati Rp2 miliar. Terdiri dari pendampingan program Baznas pusat dan realisasi program Baznas Provinsi Maluku Utara.

Eks Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara itu melanjutkan, pengumpulan zakat Infaq dan shadaqah yang ada di provinsi masih sangat kecil menunggu SK Gubernur dan Baznas tentang pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) infaq dan shadaqoh di lembaga-lembaga pemerintah dan swasta.

Baca Juga:

Yayasan Makulila Maluku Utara Lepas Empat Relawan Pengajar di Dua Desa

Disampaikan, sampai dengan akhir tahun 2024, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan peningkatan dan produktivitas masyarakat miskin (mustahik) di Maluku Utara berupa pembangunan rumah kayak huni, peningkatan modal dan manajemen kios (Z Mart).

Kemudian, bantuan infaq dan shadaqah kepada anak-anak yatim, bantuan beasiswa Sekolah Menengah Atas (SMA), bantuan kepada terdampak bencana alam, dan berbagai bantuan lainnya.

“Semua ini bisa dilakukan karena ada pengumpulan ZIS dari masyarakat secara langsung, maupun dari beberapa lembaga,” ungkapnya.

Baca Juga:

Pemkot Ternate Pastikan Tak Ada Lagi Honorer di Tahun 2025

Ia menambahkan, besar kecilnya realisasi program Baznas provinsi maupun kabupaten/kota tergantung pengumpulan yang dilajukan, sementara sesuai dengan aturan-aturan yang ada, membutuhkan perhatian pemerintah daerah, teknisnya berupa surat keputusan tentang UPZ dan pemotongan kepada ASN di lingkungan masing-masing pemerintah daerah.

“Kami bersyukur Pj Gubernur dan Pj Sekda saat ini punya perhatian baik terhadap Baznas. Semoga ini menjadi line start baru bagi Baznas ke depan,” tukasnya.

(tae/tae)

Baca Juga:

Basarnas Ternate Catat Sebanyak 41 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2024