Wapres Gibran Rakabuming Soroti Masalah Pendidikan di Indonesia
NASIONAL – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka menyoroti masalah pendidikan di Indonesia. Hal ini disampaikan Gibran pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama Para Kepala Dinas Pendidikan dari Seluruh Indonesia.
Wapres Gibran yang membuka acara yang berlangsung di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, itu didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hetifah Sjaifudian.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran menyoroti sejumlah isu utama yang menurutnya selalu berulang tiap tahunnya seperti kebijakan zonasi, termasuk perlindungan guru serta upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
Baca Juga:
Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan zonasi yang meski bermanfaat, masih menghadapi tantangan terkait distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata.
“Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” ujar Wapres Gibran seperti dikutip dari laman resmi Wapres RI, Senin (11/11/2024).
Wapres Gibran menggarisbawahi krusialnya perlindungan guru dan perlunya perhatian khusus bagi anak-anak korban kekerasan di sekolah.
Baca Juga:
“Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying. Jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Wapres Gibran juga mengingatkan tentang pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar.
“Ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Anggarannya sudah ada. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak.”
Baca Juga:
“Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita ingin kebijakan ini,” sambungnya mengakhiri.
(tae/tae)
Baca Juga:
Artikel Terkait
